Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 itu tidak dicederai itu karena kita juga tentu sudah sangat familiar betapa napi kasus korupsi itu bisa bergerak dengan leluasa bahkan ketika mereka di dalam Lapas sudah berbagai macam sidak dilakukan ada yang membawa media massa ada yang investigasi memang dilakukan Mandiri oleh media itu memperlihatkan betapa bobroknya sistem penanganan apa warga binaan terutama yang kasus korupsi ketua Jibril Akang ini masih ada kekuatan oligarkis yang tidak pernah Tidak Pernah dihancurkan yang menjadi aktor utama kekuatan utama dalam kemunduran demokrasi di Indonesia ikuti itu bukan diperdebatkan pada Pemilu tahun 2014 banyak sekali pemerhati politik seolah-olah jatuh cinta dengan Jokowi karena rasanya yang disampaikan tadi Oleh Pak Freddy yaitu Jokowi ini bukan anggota dari oligarki bukan anggota dari kekuatan dari dari lingkaran politik yang lama itu menurut saya itu ada benarnya yaitu ada benernya ada sebagian ada sebagian pakar politik yang merasa bahwa Oh Jokowi ini akan membawa perubahan besar di Indonesia ia menutup Partai Demokrat memberikan sejumlah catatan 2 tahun pemerintahan presiden Jokowi dan wakil presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin wakil ketua umum partai Demokrat Benny k Harman menyoroti merosotnya kebebasan sipil dan mati surinya pemberantasan korupsi menurut saya kepuasan tentu saja secara umum tinggi terhadap kinerja Jokowi selama dua tahun pemerintahan namun terjadi kemerosotan tajam dalam hal kebebasan sipil yang menjadi inti pokok demokrasi kata Benny saat dihubungi Selasa 19 okt 2012 atuh anggota Komisi Tiga ini juga menyoroti kondisi pemberantasan korupsi selama dua tahun pemerintahan Jokowi dia menyebut pemberantasan korupsi mati suri di tangan Jokowi begitu pula soal agenda pemberantasan korupsi merosot tajam di era jokowi-ahok ini dia menyebut penyebabnya lantaran Jokowi terlalu lembek terhadap para koruptor Selain itu dia menilai sikap Jokowi yang terlalu kompromistik terhadap kekuatan oligarki yang tak menghendaki adanya pemberantasan korupsi menjadi penyebabnya sementara itu menurut catatan kontras kebebasan sipil di bawah pemerintahan presiden Jokowi dan wakil presiden Ma'ruf Amin yang sudah berjalan selama dua tahun terakhir memburuk Hai memburuknya kebebasan sipil rezim Jokowi Ma'ruf Amin itu ditandai dengan penangkapan ribuan orang karena mengutarakan pendapat rivanlee under deputy of koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras mengatakan ratusan peristiwa pemberangusan kebebasan sipil terjadi selama dua tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf amin Hai mengenai situasi kebebasan sipil yang terus menurut menerus memburuk berdasarkan data yang telah kami himpun sejak September 2011 sampai dengan September 22002-1 seenggaknya terjadi 360 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi yang mana pelakunya didominasi oleh pihak kepolisian nah pola pelanggarannya juga masih seputar pembubaran paksa yang diikuti oleh perlengkapan sewenang-wenang jika teman-teman lihat di grafik yang ada disamping itu menunjukkan bahwa angka dari penangkapan sewenang-wenang dan pembubaran paksa selalu beriringan terjadi sejumlah peristiwa peristiwa besar aksen aset besar seperti ini Goeslaw dan kenalkan kenalkan the kebijakan lain atau ekspresi lain terjalin Supra daerah memang kerap kali terancam oleh penangkapan sewenang-wenang dari aparat kepolisian terlebih lagi alasan yang muncul di pada pada masa panen ini itu di kerap kali disebut alasannya sebagai menghindari kerumunan sementara konteks penegakan hukum di urusan kerumunan gitu tebang pilih kita masih melihat bahwa presiden dan juga Menteri Pertahanan hadir di ke pernikahan artis dan Tapi itu tidak berbanding lurus dengan persikab dari aparat kepolisian dalam penanganan aksi massa yang main tangkap dan ke kali disertai dengan er penyiksaan penganiayaan dan intimidasi verbal lainnya nah selama periode ini ia mencatat setidaknya ada 5389 orang yang ditangkap eh saat menyampaikan aksinya upaya upaya pemberangusan masyarakat tipe ini menunjukkan bahwa penyampaian pendapat oleh masyarakat oleh publik atas situasi apapun itu belum mendapatkan perlindungan secara utuh yang kedua adanya gap pemahaman antara Peraturan Kapolri tentang penanganan aksi NASA atau standar internet Asih aku sih lansir itu masih jauh dari taktik yang dilakukan oleh aparat kepolisian di lapangan lanjut Hai hal lain yang menjadi catatan kami dalam konteks terus penerusnya apa kesan memburuknya kebebasan sipil yaitu serangan digital M sampai dengan 2000 21 angkanya cenderung meningkat kami mencatat ada 42 kasus dengan pola yang paling sering terjadi yaitu doxxing dan petasan doxxing dan Protestan ini kerap kali dilakukan oleh individu ia menyembunyikan identitasnya atau anonim itu namun yang menjadi kritik kami ialah dari sejumlah permasalahan tentang adopting ataupun peretasan itu tidak ada yang mampu diselesaikan oleh kepolisian bahkan yang semestinya polisi bisa menelusuri praktek.com dan dan kekhasan ini pada sejumlah kasus justru terlihat eh Besok saja dan tidak melihat ini sebagai sebuah ancaman yang juga bisa membahayakan tidak hanya individu tapi juga negara di konteks teh digital nipu isu-isu yang memang banyak mendapatkan serangan itu ialah isu antikorupsi dan beberapa kali memang kritik-kritik yang ditujukan kepada institusi itu juga institusi tertentu itu juga kerap kali mendapatkan ancaman doxxing atau peretasan itu nah kemajuan teknologi informasi dan kebebasan menyampaikan pendapat melalui media digital yang semestinya harus dimanfaatkan pemerintah untuk merefleksikan berbagai permasalahan jenazah rakaat ini Justru diberangus dengan sejumlah kebijakan yang masih eksis semisal ada surat telegram Kapolri tentang penghinaan pejabat ajarab yang eh apa ini menjadi itu alasan kenapa kritik terhadap institusi atau kritik terhadap pejabat negara itu terus terjadi penangkapannya terus terjadi model peretasan ataupun adopting lainnya eh monyet Hai berikutnya di dalam konteks undang-undang ite pemberangusan berapa kebebasan berpendapat berekspresi itu juga terancam dari keberadaan pasal pidana sejumlah pasal pidana di undang-undang ite ketika pedoman ketika presiden Jokowi beberapa kali meminta untuk beli revisi undang-undang ini namun eh eh Hai cycloide itu juga bening aporan dengan uang dan IPS kerapkali mudah berjalan begitu saja di tingkat kepolisian artinya perlu ada perubahan secara kultural juga selain reformasi kebijakan diundang oleh undang-undang ite yang harus dilakukan untuk menimalisir taktik-taktik pemberontakan produsen berekspresi dan berpendapat di dunia digital terutama hal ini semakin parah di semakin parah ketika ada virtual police yang berfungsi untuk memantau pergerakan media sosial seseorang atau individu eh di dunia digital tanpa adanya ukuran-ukuran tertentu jadi setiap orang bebas untuk bisa dipantau oleh virtual police dan dikirimkan pesan-pesan tertentu melalui daerah message atau pesan-pesan singkat di medis di media sosial terbentuk pada kasus penggunaan undang-undang ite penindakan paling banyak terjadi dalam eh isu-isu yang mengkritik suatu institusi dengan perban yang paling banyak adalah warga sipil selain kritik terhadap institusi kritik pejabat juga menjadi ancaman pembungkaman Nah kalau dilihat dari isu-isu yang ramai menjadi sasaran kritik republik dan juga ramai direspon dengan undang-undang ite hal ini menunjukkan bahwa memang negara membiarkan eh pembungkaman terhadap individu atau kelompok untuk yang sedang menyimbangkan diskon saudara untuk terus dibuka tutup ini yang berbahaya ketika ada udah ada aturan di selevel undang-undang dan juga peraturan teknis selevel surat dagang Kapolri yang justru makin menyempitkan ruang kebebasan sipil terutama Hai dikompleks kebebasan berekspresi lanjut ke Hai Selain itu situasi kebebasan kebebasan sipil kami juga menyoroti nya melalui rontoknya kebebasan akademis di kampus upaya upaya pembungkaman disini selama dua tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini makin masif ke terjadi di kampus setiap tahun trend upaya pembungkaman kebebasan di lingkungan akademis dalam kampus itu semakin naik kami mencatat upaya pembungkaman di lingkungan akademik ini paling banyak dilakukan dalam bentuk drop-out ancamannya skorsing bahkan sampai dengan Abby dan isu yang memang kerapkali menjadi eh apa ya bahan atau upaya pembungkaman biasanya jatuh pada kritik mengenai kampus itu Jadi kalau dilihat dari pola yang terjadi atau dominasi isu yang terjadi Hai di kampus itu menunjukkan bahwa kampus bukan lagi ruang aman melainkan ruang yang penuh ancaman karena justru ketika kampusnya dikritik muncul sejumlah ancaman-ancaman yang terjadi pada mahasiswa ataupun dosen nah lanjut Berikutnya saya akan masuk ke perihal pembelaan negara Abai dalam melindungi pemilihan dalam dua tahun terakhir kali menyoroti nasibnya penyerangan dan kriminalisasi yang dilakukan kepada pembela HAM di Indonesia ini termasuk dan tidak terbatas pada konteks intimidasi teror penyiksaan kriminalisasi Serangan yang meliputi fisik psikis verbal seksual digital Dek hingga diskriminasi janji-janji presiden untuk melawan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa futsal saja terjamin dengan meningkatnya kasus kekerasan atau ancaman ancaman yang terjadi pada pembela HAM di Indonesia next Hai panjang pemerintahan Jokowi Maret di tahun kedua ini eh kami menemukan ada 66 kasus kekerasan terhadap pembela HAM di sektor lingkungan dan terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia pola kekerasannya berupa kriminalisasi ada penangkapan sewenang-wenang penganiayaan intimidasi bisnis keamanan okupasi lahan bentrokan penembakan teroris hingga temband paksa itu
Comments
Post a Comment