Yasonna hitung dampak bila sahkan Demokrat KLB milik Moledoko

-

    


 Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, memprediksi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang mengalkulasi dampak politik yang ditimbulkan bila mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat kubu Moeldoko.

Ujang menuturkan secara legal formal hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko sangat sulit disahkan pemerintah. Namun, secara politik bisa saja kepengurusan tersebut disahkan. Pasalnya figur pimpinan KLB adalah elite pemerintahan.

"Secara hukum dan legal formal sulit untuk mendapatkan pengesahan. Namun secara politik, bisa saja akan disahkan. Karena mereka semua teman di pemerintahan. Soal apakah akan dapat pengesahan atau tidak. Pemerintah sedang berhitung baik dan buruk serta untung rugi bagi pemerintah," kata Ujang, Rabu (17/3/2021).

Sebagaimana diketahui, DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko telah resmi mendaftarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, Senin 15 Maret 2021. Pendaftaran hasil KLB Sibolangit diterima langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo R. Muzhar.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Moeldoko Dipaksa Mundur Agar Tidak Jadi Beban Presiden Jokowi

-
Image
    Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik menyarankan agar Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mundur saja dari ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatra Utara. Saran agar Moelditu mundur mengemuka demi tidak membebani Presiden Joko Widodo. Rachland mengatakan hal itu seharusnya dilakukan Moeldoko jika tidak ingin membebani Presiden Jokowi dan koleganya di pemerintah dari protes publik akibat upaya pengambilalihan Partai Demokrat dari pemimpin yang sah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), melalui KLB Deli Serdang, Sumut. " Jalan terbaik bagi  @GeneralMoeldoko  adalah mundur dari Ketum abal-abal hasil KLB ilegal.  Dengan begitu, ia lepaskan Presiden dan koleganya di pemerintah dari beban tak perlu dan sasaran protes publik," kata Rachland melalui akun Twitter  @RachlanNashidik , Jumat (12/3/2021). Rachland juga mengatakan mundurnya Moeldoko dari ketum versi KLB akan membuat Presiden Jokowi memiliki alasan untuk tetap mempertahank
Read more

Jokowi tak tahu pergerakan Moeldoko di KLB Demokrat, Apa Benar?

-
Image
       Peneliti dari Australia National University Marcus Mietzner heran, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pihak istana tak mengetahui pergerakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. "Kita semua di Australia tahu bahwa Moeldoko mau dijadikan ketum, begitu jadi (ketum Partai Demokrat), Presiden dan jubir presiden bilang bahwa kita semua kaget kok tiba-tiba Moeldoko menjadi ketua umum," kata Marcus dalam diskusi secara virtual, Jumat (12/3/2021). "Padahal di koran sudah dibicarakan jauh-jauh sebelumnya," tuturnya. Marcus mengatakan, Jokowi akan dinilai buruk jika benar-benar tidak mengetahui pergerakan Moeldoko selaku bawahannya di KLB Partai Demokrat. Menurut dia, apabila tak mengetahui manuver Moeldoko, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Jokowi tidak bertanya langsung. "Kalau tidak tahu, kenapa dia tidak tahu? Tidak bertanya? Dan begitu sudah membaca, sudah melihat di televisi, kenapa dia tidak mengambil lang
Read more